Pada 5 Desember 2024, Yayasan BaKTI melalui program pengembangan penghidupan masyarakat yang inklusif di Kawasan Timur Indonesia (BangKIT) memfasilitasi rapat koordinasi (Rakor) tingkat kabupaten di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pertemuan ini dihadiri anggota Forum BangKIT Kabupaten SBD, perwakilan 10 kecamatan wilayah intervensi program BangKIT, fasilitator kabupaten, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah kerja Kabupaten SBD. Total seluruh peserta sebanyak 38 orang terdiri dari 25 laki-laki dan 13 perempuan.

Pertemuan rutin ini memberi kesempatan pemerintah kecamatan menyampaikan perkembangan kegiatan penghidupan di desa yang mencakup capaian, tantangan, dan pembelajaran. Pada kesempatan tersebut, semua pemangku kepentingan  juga mendiskusikan bentuk dukungan yang dapat diberikan untuk desa.

“Pada Intinya adalah mendengarkan catatan penting hasil pertemuan koordinasi antar desa yang sudah dilakukan di tingkat kecamatan, kita mau mendapatkan respon dari dinas terkait mengenai solusi dari tantangan yang dihadapi oleh desa.” ujar Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah,  Drs. Robert Y. Mbae, yang memimpin jalannya rapat. 

Sebagai contoh salah satu isu yang muncul terkait kesulitan desa dalam mengajukan badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Merespons permasalahan tersebut, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menjelaskan bahwa tahun 2024 memang tidak ada program pendampingan BUMDes, namun tahun 2025 nanti akan ada pembinaan dan pemberdayaan BUMDes melalui bidang kerja sama antar desa. “Bidang kerja sama antar desa akan mengurus agar BUMDes berbadan hukum,” jelasnya.

Dalam kerangka program BangKIT, Rapat Koordinasi tingkat kabupaten merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk mendukung dan memfasilitasi peningkatan penghidupan berkelanjutan desa melalui peran koordinasi pemerintah kecamatan di level kabupaten.