Perencanaan pengembangan penghidupan atau Village Livelihood Plan (VLP) yang telah disusun masyarakat selanjutnya diintegrasikan dan disinkronkan dengan perencanaan pembangunan desa dan perencanaan daerah. Proses tersebut mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan yang sudah ada. Masyarakat desa yang diwakili oleh Pokja Desa menyampaikan usulan melalui Musrenbangdes untuk dapat didukung oleh dana desa (RKP 2024) dan APBD (melalui DU RKP 2025).

Di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dan Sumba Bagian Timur (SBT), proses pendampingan integrasi dalam RKP desa berlangsung sejak November 2023 (tergantung jadwal Musrenbangdes tiap desa) hingga penetapan RKP yang sebagian besar dilakukan pada Maret 2024. Beberapa hasil integrasi yang sudah ada menunjukkan bahwa usulan masyarakat sesuai dengan fokus pembangunan desa, antara lain bidang ketahanan pangan, penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya.

Sementara itu, untuk DU RKP 2025 juga mengikuti mekanisme perencanaan yang ada yaitu melalui Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Di kedua kabupaten, baik SBD maupun SBT, hingga Maret 2024 masih dalam proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.