Sejak peluncuran program BangKIT di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Provinsi NTT pada April 2023, tim program BangKIT bersama-sama dengan Pemerintah Daerah – melalui Forum BangKIT yang dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), tim Fasilitator Kabupaten, pihak kecamatan, Pemerintah Desa, dan tim kelompok kerja penghidupan desa – telah melaksanakan serangkaian kegiatan implementasi program, mulai dari sosialisasi program di tingkat kabupaten dan desa, pelatihan bagi fasilitator kabupaten, pelatihan kader desa, dan musyawarah pengembangan mata pencaharian desa. 
Rangkaian kegiatan yang diimplementasikan sejak April 2023 dilakukan untuk satu tujuan yaitu meningkatkan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan di 40 desa tertinggal dan sangat tertinggal di wilayah Kabupaten SBD yang menjadi desa intervensi program. Guna mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kerja bersama multipihak terutama pemerintah daerah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program penghidupan masyarakat desa dengan program prioritas pemerintah kabupaten. Olehnya, pada tanggal 28 November 2023 dilakukan pertemuan koordinasi antar pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah daerah Sumba Barat Daya.

Pertemuan yang dilaksanakan di  Kantor Bapperida, Kompleks Perkantoran Kadula ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program kepada para pemangku kepentingan, mendapat pemahaman yang sama antar anggota forum kabupaten dan para pemangku kepentingan tentang sinergi dan integrasi pengembangan penghidupan masyarakat dengan program pembangunan daerah, menyepakati tindak lanjut yang dibutuhkan dari pelaksanaan mekanisme integrasi perencanaan pengembangan penghidupan masyarakat dengan program perencanaan desa dan kabupaten, sebagaimana telah disepakati pada pertemuan sebelumnya serta untuk menyepakati rencana kerja tim forum kabupaten periode 2024 dalam mengoordinasikan sistem dukungan bagi peningkatan penghidupan masyarakat yang inklusif di wilayah Kabupaten SBD.

Rapat Koordinasi dihadiri oleh 33 peserta yang terdiri dari perwakilan anggota forum BangKIT, perwakilan kecamatan, perwakilan fasilitator kabupaten, dan pemangku kepentingan lainnya, seperti kepala UPTD KPH (Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari 33 peserta yang hadir 11 diantaranya adalah perempuan dan 22 adalah peserta laki-laki.

Pertemuan siang itu diawali dengan pengantar dari Yayasan BaKTI yang disampaikan oleh Program Coordinator BangKIT, Ricky Djodjobo. Dalam pengantarnya ia menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pemerintah Kabupaten SBD -melalui Forum BangKIT SBD- yang telah terlibat aktif dalam proses perencanaan di desa bersama Fasilitator Program BangKIT, kader desa, dan pendamping desa P3MD Kemendesa. Disampaikan pula bahwa saat ini kegiatan baru selesai pada 27 desa,  dan 13 desa lainnya masih dalam proses perencanaan. “Kami berharap dukungan ini akan terus berlanjut hingga pada tahap mengintegrasikan hasil perencanaan ke dalam dokumen perencanaan desa dan dukungan pembiayaan dari OPD terkait,” ungkap Pak Ricky menutup sambutan pengantarnya.

Kepala Bapperida, drh. Oktavianus Dapadesa, MSi, yang juga merupakan Ketua Forum BangKIT dalam sambutannya menyampaikan perkembangan dan capaian  pelaksanaan program BangKIT di SBD sejak diluncurkan pada bulan April 2023 lalu. Selanjutnya pada agenda pembahasan, peserta diajak untuk melihat proses musyawarah perencanaan pengembangan penghidupan yang sudah dilakukan di desa, dimana Camat Kodi Utara yakni Ignasius Didik bercerita tentang keterlibatannya dalam mendukung proses perencanaan. Bentuk keterlibatan kecamatan antara lain saat sosialisasi, pelatihan kader, hingga saat musyawarah desa dimana beberapa perwakilan kecamatan juga hadir untuk memfasilitasi proses musyawarah.

Amsurya Warman Amsa (livelihood specialist untuk kabupaten SBD) menceritakan pendekatan serta metode yang digunakan masyarakat untuk menyusun perencanaan yakni pendekatan berbasis potensi/aset yang ada di desa. Dilaporkan, hingga saat dilakukan rapat koordinasi hari itu, 27 desa sudah melakukan musyawarah perencanaan dan 13 desa masih dalam proses, ditargetkan keseluruhan desa akan rampung di awal Desember. Dari hasil musyawarah yang sudah ada dapat digambarkan beberapa potensi antara lain pertanian dan peternakan.

Perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM yang juga merupakan fasilitator Kabupaten, Hermanus Laka Lelendake, menyampaikan temuan saat memetakan potensi di desa yaitu hutan. Ada kondisi hutan lindung dan perhutanan sosial yang rusak dan digunakan untuk pertanian, dimana kondisi ini berpotensi menimbulkan banjir dan longsor. Menanggapi temuan tersebut, Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, Marthen Bili menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pemulihan hutan atas kerusakan yang terjadi puluhan tahun lalu melalui program Perhutanan Sosial.

Kawasan Perhutanan Sosial merupakan kawasan hutan yang diberikan persetujuan pengelolaannya kepada masyarakat desa melalui kelompok. Kelompok diberi persetujuan untuk memanfaatkan kawasan hutan dengan berbagai komoditas tanaman buah berumur panjang seperti jambu mete, kemiri, pinang, kakao, kopi, durian dll. Tanaman pangan seperti padi dan jagung hanya boleh diusahakan menjelang tutupan kawasan hutannya pulih kembali. Beliau menyampaikan pula bahwa program BangKIT sejalan dengan usaha KPH untuk membina kelompok-kelompok tani hutan dalam mengelola kawasan Perhutanan Sosial dengan baik. Dari 25 Kelompok Tani Hutan (KTH) di SBD, 13 di antaranya berlokasi di desa program BangKIT. KTH ini adalah kelompok yang diberikan persetujuan pengelolaan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Surat Keputusan. Di SBD hanya ada dua skema pengelolaan hutan antara lain Kemitraan Kehutanan (KK) dan Hutan Kemasyarakatan (HKM). Total luasan persetujuan Perhutanan Sosial (PS) yang diberikan oleh KLHK kepada 37 kelompok tani hutan adalah 6411 ha.

Dalam sesi sharing, beberapa kesan dan pernyataan komitmen dari stakeholder yang hadir turut disampaikan.  Seperti yang disampaikan oleh -Yanti Ate dari Dinas PMD Kabupaten SBD, menurutnya metode perencanaan yang dikembangkan melalui program BangKIT, telah mampu mengenalkan isu perubahan iklim ke masyarakat desa yani terkait pentingnya mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim. “Program BangKIT sudah mampu memulai kolaborasi kegiatan Pembangunan di SBD mulai dari tahap perencanaan, bahkan sejak menyusun panduan mekanisme perencanaan. Ini adalah kolaborasi program yang sangat baik” ucap ibu Yanti. Senada dengan itu, Koordinator P3MD Kabupaten, Yohanes Tukan, mengatakan bahwa proses ini sudah sejalan dengan perencanaan dimana peluang integrasi di RKPDes sangat besar. Beliau juga mendorong untuk memanfaatkan proses dan hasil musyawarah untuk penyusunan RPJMDes bagi desa yang belum memiliki.

Sementara menurut Yublina Dapa Moda, utusan dari Kecamatan Wewewa Selatan hasil perencanaan yang difasilitasi oleh BangKIT akan terus dikawal pada Musrenbang Tingkat Kecamatan di wilayah Wewewa Selatan.

Sebagai agenda terakhir dari pertemuan koordinasi ini adalah disepakatinya rencana kerja Forum BangKIT Kabupaten SBD 2024 berupa rencana pertemuan periodik kabupaten, pelatihan penyegaran bagi fasilitator, monitoring usulan rencana penghidupan desa yang telah disusun dan diajukan ke Musrenbang Kecamatan serta perencanaan tindak lanjut OPD atas usulan desa. Monitoring atas kemajuan kegiatan desa di tingkat kecamatan juga direncanakan akan dilakukan di tahun 2024. Untuk upaya mendorong keberlanjutan program, identifikasi regulasi pendukung juga akan dilakukan melalui diskusi-diskusi bersama.

Komitmen Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap pelaksanaan program BangKIT sangat tinggi, olehnya Perintah Kabupaten telah membentuk Forum Kabupaten dalam rangka mendukung program ini melalui SK Bupati Nomor 289/KEP/HK/2023. Harapannya program dapat berjalan dengan baik dalam bingkai kolaborasi semua pihak terkait di Kabupaten Sumba Barat Daya.