Tugas melindungi anak merupakan tugas bersama baik  pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan strategi perlindungan terpadu mulai tingkat desa/kelurahan untuk mewujudkan lingkungan ramah dan aman bagi anak. Lingkungan aman dan ramah bagi anak, dapat diartikan, bagaimana lingkungan tersebut bisa menjadi pelindung bagi anak. Anak dapat memiliki cita-cita tinggi tanpa adanya diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan perlakuan yang salah.

Perlindungan Anak dalam pengurangan risiko bencana adalah semua upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan pelecehan terhadap anak dan memastikan serta melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia mulai dari proses kajian risiko, perencanaan  pembangunan (dan atau program), tindakan pencegahan, tindakan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana, sampai pada proses rehabilitasi-rekonstruksi serta upaya perencanaan pembang

 Amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menggariskan bahwa percepatan pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi berkelanjutan dilaksanakan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Sejak tiga bulan terakhir, layanan penyedotan lumpur tinja UPT PALD (Pengelolaan Air Limbah Domestik) telah menjangkau 162 rumah tangga dengan penyedotan di empat IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) komunal untuk 110 rumah tangga dan 52 tangki septik individual. Untuk peningkatan layanan, UPT PALD menargetkan layanan untuk 7.500 rumah tangga pelanggan serta dua IPAL komunal tambahan dengan 832 jumlah sambungan rumah tangga pengguna.

Anak adalah bagian integral dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara. Sejatinya, anak perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak anak, semua pihak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam kebijaksanaan, keputusan dan tindakan (KHA Ps 3: 1) dan menjamin terlaksananya perlindungan dan pemeliharaan sedemikian rupa untuk terwujudnya kesejahtaraan anak (KHA Ps 3: 2).

Penyelenggaraan sanitasi di kabupaten Pinrang saat ini telah memasuki tahap pengelolaan sanitasi aman. Untuk itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan infrastruktur, regulasi, kelembagaan, dan sarana prasarana untuk pengelolaan air limbah domestik yang mendukung pengelolaan sanitasi aman.

Salah satu praktik baik yang telah dilakukan oleh Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Barru adalah kolaborasi dengan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Barru untuk mengakselerasi pencapaian target RPJMN dan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk akses air dan sanitasi aman.

Layanan untuk kesejahteraan dan perlindungan anak masih terpusat di ibu kota kabupaten, baik berada atau di bawah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Dinas Sosial (Dinsos), maupun layanan yang disediakan lembaga non pemerintah, baik yang disediakan oleh Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM) maupun lembaga atau organisasi sosial dan keagamaan.

Pada 18 Juli 2022 Yayasan Eran Sangbure Mayang (YESMa) Tana Toraja melakukan Penandatanganan MOU (memorandum of understanding) atau Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Tana Toraja, tentang Pelaksanaan Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif atau Program INKLUSI di Kabupaten Tana Toraja. 

Setelah sebelumnya program WASH (Water Sanitation and Hygiene (WASH) kerjasama UNICEF dan BaKTI melakukan audiensi dan observasi untuk pengembangan dan penguatan kelembagaan UPT PALD (Pengelolaan Air Limbah Domestik) di Kabupaten Sidrap, langkah selanjutnya adalah memfasilitasi pembentukan tim teknis dan perumusan rencana kerjanya. Kegiatan ini berlangsung pada 14-16 Juli 2022 bertempat di Hotel Teraskita Makassar.